Bola Panas di DPRD: Warga Sukabumi Tuntut Hak Angket dan Pemakzulan Wali Kota

Banyakberita.com – Gelombang tekanan politik terhadap Pemerintah Kota Sukabumi terus menguat. Setelah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Balai Kota Sukabumi, perwakilan masyarakat yang terdiri dari unsur RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemuda kembali mengambil langkah lanjutan dengan mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Senin (8/6/2026).

Mereka secara resmi menyerahkan berkas tuntutan kepada DPRD Kota Sukabumi dalam rapat gabungan komisi. Melalui penyerahan dokumen tersebut, masyarakat mendesak DPRD segera menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki berbagai kebijakan dan tindakan Wali Kota Sukabumi yang dinilai menimbulkan polemik serta keresahan di tengah masyarakat.

Massa menilai DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti aspirasi publik. Mereka berharap para wakil rakyat tidak hanya menerima berkas tuntutan, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk mengusut berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Berdasarkan dokumen yang diserahkan, masyarakat tidak hanya mempersoalkan kebijakan program wakaf yang menuai kontroversi. Mereka juga memasukkan sejumlah persoalan lain yang dianggap telah mencederai kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah.

Dalam berkas tersebut, terdapat empat poin utama yang menjadi dasar tuntutan masyarakat kepada DPRD Kota Sukabumi.

Poin pertama berkaitan dengan program wakaf yang selama beberapa bulan terakhir menjadi polemik. Perwakilan masyarakat menilai Wali Kota Sukabumi mengabaikan fungsi pengawasan DPRD karena tetap melanjutkan program tersebut meskipun DPRD sebelumnya telah mengeluarkan rekomendasi resmi untuk menghentikannya. Mereka berpendapat program wakaf tersebut tidak memiliki landasan regulasi yang jelas dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Poin kedua menyangkut keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Kota Sukabumi (TKPP). Masyarakat mempertanyakan pembentukan tim tersebut karena dianggap tidak efektif dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu, masyarakat menduga TKPP lebih banyak mengakomodasi kepentingan politik tertentu dibandingkan kebutuhan pembangunan daerah secara objektif.

Poin ketiga yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi saat masa kampanye. Isu ini menjadi perhatian serius karena menyangkut sensitivitas umat beragama dan telah memicu perdebatan di tengah masyarakat. Perwakilan warga meminta DPRD memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut serta mendorong penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, poin keempat berkaitan dengan dugaan ingkar janji politik. Masyarakat menilai sejumlah janji yang pernah disampaikan kepada publik saat kampanye hingga kini belum terealisasi. Bahkan, sebagian warga menganggap sejumlah program yang dijanjikan hanya menjadi slogan politik tanpa implementasi yang jelas setelah Wali Kota terpilih dan menjalankan pemerintahan.

https://banyakberita.com/dprd-kabupaten-sukabumi-peringati-hari-lahir-pancasila-2026-teguhkan-semangat-persatuan-bangsa/

Salah seorang tokoh masyarakat yang ikut menyerahkan dokumen menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan warga dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.

“Penyerahan berkas ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak main-main. Kami melihat berbagai persoalan yang terjadi sudah sangat kompleks. Mulai dari program wakaf yang dinilai bertentangan dengan rekomendasi DPRD, keberadaan TKPP yang menuai kritik, dugaan penistaan agama, hingga janji politik yang belum direalisasikan. Semua itu harus mendapatkan perhatian serius,” ujarnya kepada awak media.

Masyarakat menilai penggunaan Hak Angket menjadi instrumen yang tepat untuk mengungkap fakta-fakta secara transparan dan objektif. Melalui mekanisme tersebut, DPRD dapat melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan dan tindakan yang menjadi sorotan publik.

Penyerahan berkas tuntutan ini sekaligus menempatkan DPRD Kota Sukabumi pada posisi yang menentukan. Publik kini menunggu langkah dan sikap politik para anggota dewan dalam merespons aspirasi masyarakat.

Perwakilan warga juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses tersebut hingga menghasilkan keputusan yang jelas. Mereka mengaku siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila DPRD dinilai lamban atau tidak menunjukkan keberpihakan terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan meningkatnya tekanan publik dan tuntutan penggunaan Hak Angket, dinamika politik di Kota Sukabumi diperkirakan akan semakin memanas dalam beberapa waktu ke depan. Kini, perhatian masyarakat tertuju kepada DPRD Kota Sukabumi yang diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Iing Indra/irw

“Nantikan Perbaikan Bertahun-tahun, SDN 2 Parungseah Sukabumi Ucapkan Terima Kasih ke Dinas Pendidikan”

Banyakberita.com sukabumi -Penantian selama beberapa tahun dari pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Parungseah akhirnya membuahkan hasil manis. Pagar depan sekolah yang berlokasi di Jalan Parungseah Nomor 65, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi tersebut dipastikan akan segera mendapatkan perbaikan total dalam waktu dekat.

Kepastian proyek renovasi ini diperoleh berdasarkan keterbukaan informasi pada Sistem Rencana Umum Pengadaan dengan yang mencantumkan Paket Pemagaran SDN Parungseah 2 Kecamatan Sukabumi dengan pagu anggaran APBD Tahun 2026 sebesar Rp96.500.000. Realisasi ini diperkuat dengan telah selesainya tahapan pengukuran serta survei lapangan oleh tim teknis.

Kepala Sekolah SDN 2 Parungseah, Anwar, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah mengakomodasi dan menyetujui permohonan perbaikan fasilitas sekolah tersebut.
“Sebagai penerima manfaat, kami segenap keluarga besar SDN 2 Parungseah hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pendidikan. Walaupun usulan perbaikan ini sudah kami ajukan beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah baru kali ini di-ACC dan direalisasikan,” ujar Anwar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (8/6/2026).

Anwar menambahkan, kondisi pagar besi bagian depan sekolah saat ini memang sudah harus diganti karena mengalami pengeroposan parah di berbagai sisi. Langkah perbaikan ini dinilai sangat krusial dan mendesak demi menjamin keselamatan para siswa dan guru, sekaligus sebagai bentuk mitigasi keamanan.
“Mengingat pagar tersebut kondisinya sudah keropos, tindakan ini menjadi langkah antisipasi yang sangat penting untuk menjaga keselamatan anak-anak didik kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih atas respons nyata dari pemerintah daerah,” pungkasnya.

Dengan adanya pembenahan infrastruktur ini, diharapkan proses belajar-mengajar di SDN 2 Parungseah dapat berjalan dengan lebih aman, nyaman, serta memberikan perlindungan lingkungan sekolah secara menyeluruh bagi generasi penerus bangsa.

Indra Iing/Irw

“Dana Desa Turun Drastis, Pemdes Ciengang Sukabumi Tetap Alokasikan Belanja Kambing untuk Warga”

Banyakberita.com Sukabumi-Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Desa (Pemdes) Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, untuk mendongkrak kesejahteraan warganya. Di tengah penurunan drastis alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, Pemdes Ciengang tetap jeli melihat peluang dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp18 juta yang direalisasikan dalam bentuk bantuan 11 ekor kambing untuk program pemberdayaan masyarakat.

Langkah strategis ini diambil dengan mempertimbangkan potensi geografis Desa Ciengang yang dinilai sangat mendukung untuk sektor peternakan.
Kepala Desa Ciengang, Yudius Hidayat Bagja, mengungkapkan bahwa wilayahnya dikelilingi oleh area perkebunan yang subur, sehingga ketersediaan pakan ternak melimpah dan menjadi modal utama keberhasilan program ini.
“Mengingat Desa Ciengang dikelilingi kebun yang sangat subur, tentunya potensi ada pada peternakan. Jadi, kami tetap memberikan perhatian khusus pada sektor ini, walaupun anggaran DD dari pusat mengalami penurunan drastis,” ujar Yudius saat dihubungi pada Senin (8/6/2026).

Program pengadaan 11 ekor kambing ini diharapkan dapat menjadi stimulan ekonomi bagi warga, khususnya para peternak lokal. Sistem pengelolaan yang tepat sasaran diproyeksikan mampu menggulirkan dampak ekonomi jangka panjang, sehingga kemandirian desa tetap terjaga di tengah ketatnya efisiensi anggaran.

Melalui inisiatif ini, Pemdes Ciengang membuktikan bahwa keterbatasan fiskal bukan penghalang untuk tetap produktif. Kreativitas kepala desa dan jajaran dalam memetakan potensi lokal menjadi kunci agar program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan optimal dan menyentuh kebutuhan rill warga di akar rumput.

Indra Ing/Irw

Warga Desa Cisande Audiensi Tuntut Kompensasi Dampak Proyek Tol Bocimi Seksi 3

Banyakberita.com Sukabumi – Sejumlah warga Desa Cisande menggelar audiensi untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait aktivitas kendaraan besar pengangkut material proyek pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 yang melintas di wilayah mereka.

Audiensi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), di antaranya Camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepala Desa Cisande, serta perwakilan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dalam sesi wawancara, perwakilan warga dari RW 02, Sanit, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait. Menurutnya, aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, terutama gangguan kesehatan akibat debu yang beterbangan.

“Kami meminta adanya anggaran kesehatan bagi warga yang terdampak debu dari aktivitas kendaraan pengangkut material proyek Tol Bocimi Seksi 3,” ujar Sanit.

Selain persoalan kesehatan, warga juga menuntut adanya kompensasi atau ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan. Getaran dari kendaraan berat disebut telah mengganggu kenyamanan warga dan dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di sekitar jalur yang dilalui kendaraan proyek.

Keluhan lainnya adalah kondisi jalan yang menjadi licin akibat tanah dan material yang berjatuhan dari kendaraan pengangkut milik kontraktor. Warga menilai kondisi tersebut sangat membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Melalui audiensi tersebut, masyarakat berharap pihak kontraktor proyek maupun instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai dampak yang dirasakan warga. Mereka juga meminta adanya perhatian serius terhadap aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas proyek pembangunan Tol Bocimi Seksi 3.

Warga menegaskan bahwa mereka mendukung pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Namun, mereka berharap pelaksanaan proyek tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan warga sekitar.

Somdani/irw

AKSI RT/RW DAN TOKOH MASYARAKAT DESAK PEMAKZULAN WALI KOTA SUKABUMI

Mobil Milik BUMDes Pabuaran Diduga Hilang, Pemdes Sebut Sudah Dilelang

“Mobil engkel warna kuning itu dulu dipakai untuk kegiatan BUMDes, tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Informasinya diduga dijual ke pihak luar,” ujar narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait status aset desa tersebut. Warga meminta pengelola BUMDes maupun pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan liar di tengah masyarakat.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kepala Desa Pabuaran membenarkan kendaraan tersebut sebelumnya dikelola bersama BUMDes. Namun, menurutnya, kondisi kendaraan sudah lapuk dan tidak lagi layak digunakan.

“Kendaraan roda empat itu awalnya dikerjasamakan dengan BUMDes. Karena kondisinya sudah lapuk dan tidak layak pakai, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas terkait,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah desa kemudian mengambil langkah untuk menyelamatkan sisa aset desa dengan cara melelang kendaraan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

“Pada akhirnya ada jalan untuk menyelamatkan sisa aset desa, yaitu dengan cara dilelang,” jelasnya.

Kepala desa juga menyebut proses pelelangan kendaraan tersebut dilakukan dengan nilai lelang sebesar Rp30 juta. Meski demikian, sebagian warga berharap pemerintah desa dapat menyampaikan informasi lebih rinci terkait proses pelelangan agar pengelolaan aset desa tetap transparan dan akuntabel.

Somdani/Irw

“Dana Desa Turun Drastis, Pemdes Ciengang Sukabumi Tetap Alokasikan Belanja Kambing untuk Warga”

“Nantikan Perbaikan Bertahun-tahun, SDN 2 Parungseah Sukabumi Ucapkan Terima Kasih ke Dinas Pendidikan”

Pedasnya Nampol, Hatinya Meleleh! Ayam Saus Merah Ini Diam-Diam Bikin Ketagihan

BANYAKBERITA.COM – Di tengah menjamurnya menu ayam goreng dengan berbagai varian rasa, sesekali muncul satu menu sederhana yang justru berhasil mencuri perhatian. Bukan karena tampilannya mewah, melainkan karena satu hal yang sulit ditolak: kombinasi ayam krispi, saus pedas manis yang melimpah, dan nasi hangat yang menggoda sejak suapan pertama.

Sekilas tampilannya mungkin terlihat biasa. Sepotong ayam goreng berbalut saus merah mengilap disandingkan dengan nasi putih hangat. Namun jangan tertipu oleh kesederhanaannya.

Begitu aroma gurih dan pedasnya mulai tercium, rasa penasaran langsung muncul.

Apakah rasanya benar-benar seenak tampilannya?

Jawabannya sering kali ditemukan setelah gigitan pertama.

Lapisan luar ayam yang renyah berpadu dengan saus kental bercita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Sensasi tersebut membuat setiap suapan terasa semakin nikmat. Tak heran jika menu ayam pedas seperti ini terus menjadi favorit banyak pecinta kuliner Indonesia. Tren ayam goreng dengan saus pedas sendiri masih menjadi salah satu pilihan yang paling dicari di berbagai gerai makanan cepat saji dan restoran lokal.

Bukan Sekadar Pedas, Tapi Bikin Nagih

Banyak makanan pedas mengandalkan rasa cabai yang kuat. Namun menu seperti ini menawarkan sesuatu yang berbeda.

Pedasnya hadir sebagai penguat rasa, bukan sebagai “penyiksa” lidah. Ada sentuhan manis yang membuat saus terasa lebih ramah dan cocok dinikmati oleh berbagai kalangan.

Yang menarik, sausnya tidak hanya berada di permukaan. Setiap bagian ayam seolah menyerap cita rasa tersebut sehingga menghasilkan perpaduan tekstur dan rasa yang memuaskan.

Inilah alasan mengapa banyak orang yang awalnya hanya ingin makan siang biasa, justru berakhir memesan lagi di kesempatan berikutnya.

Gho Chicken yang Sulit Ditolak

Ada alasan mengapa kombinasi ayam goreng dan nasi selalu menjadi pilihan aman bagi masyarakat Indonesia.

Saat lapar menyerang, menu seperti ini mampu memberikan rasa kenyang sekaligus kepuasan emosional. Hangat, gurih, pedas, dan sederhana.

Bahkan bagi sebagian orang, makanan seperti ini adalah definisi sebenarnya dari comfort food.

Tidak perlu plating mewah atau bahan premium. Cukup ayam krispi yang renyah, saus yang melimpah, dan nasi hangat yang pulen.

Selesai.

Viral Karena Sederhana

Di era media sosial saat ini, banyak makanan viral karena bentuk unik atau warna yang mencolok.

Namun ada juga makanan yang viral karena satu alasan sederhana: rasanya membuat orang ingin kembali lagi.

Foto makanan dengan saus merah mengilap dan aroma yang seolah keluar dari layar sering kali cukup untuk membuat netizen berhenti scrolling beberapa detik lebih lama.

Dan kadang, beberapa detik itulah yang berakhir menjadi pesanan berikutnya.

Berani Coba?

Jika Anda termasuk pencinta makanan pedas, menu ayam saus merah seperti ini layak masuk daftar kuliner yang wajib dicoba.

Siapkan tisu, siapkan minuman, dan yang paling penting, siapkan diri untuk kemungkinan terburuk:

Ketagihan setelah gigitan pertama.

Karena terkadang kebahagiaan memang sesederhana ayam krispi panas, saus pedas melimpah, dan sepiring nasi hangat. 🍗🔥🍚

awaw/irw

Saat Pemerintah Berhemat, Frekuensi Kunjungan Luar Negeri Prabowo Jadi Sorotan

BANYAKBERITA.COM – Intensitas kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah, sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi dan manfaat dari tingginya frekuensi lawatan internasional yang dilakukan kepala negara.

Sorotan terbaru muncul setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis pada akhir Mei 2026. Lawatan tersebut menjadi kunjungan keempat Prabowo ke negara tersebut dalam kurun waktu sekitar 10 bulan masa pemerintahannya.

Perdebatan pun berkembang, tidak hanya terkait besarnya biaya perjalanan negara, tetapi juga mengenai efektivitas diplomasi luar negeri yang dijalankan pemerintah saat ini.

Kritik dari Berbagai Kalangan

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka menyoroti pola perjalanan Presiden. Menurutnya, selama sekitar 19 bulan masa pemerintahan, Prabowo menghabiskan waktu cukup signifikan di luar negeri.

Kritik serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia mempertanyakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan luar negeri.

Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah kunjungan Presiden ke Paris, Prancis. Berdasarkan informasi yang beredar, rombongan Presiden menginap di Hotel Four Seasons George V Paris, salah satu hotel mewah yang berlokasi sekitar 1,5 kilometer dari Menara Eiffel.

Laporan media menyebutkan bahwa rombongan menempati puluhan kamar selama tiga malam dengan total biaya yang ditaksir mencapai sekitar Rp5,79 miliar.

“Perjalanan Prabowo tidak perlu terlalu sering. Apalagi biaya hotelnya mencapai miliaran rupiah, sementara hasil konkretnya masih menjadi pertanyaan,” ujar Bhima dalam sebuah wawancara.

Pemerintah: Diplomasi Langsung Tetap Penting

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa diplomasi tatap muka tetap menjadi instrumen penting dalam hubungan internasional.

Menurut Teddy, situasi geopolitik global yang terus berubah menuntut Indonesia untuk aktif membangun komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia.

“Kita harus panen hubungan yang baik,” kata Teddy.

Pemerintah menilai kunjungan luar negeri Presiden bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, perdagangan, hingga posisi Indonesia di berbagai forum internasional.

Dilakukan di Tengah Kebijakan Efisiensi

Perdebatan mengenai lawatan luar negeri Prabowo semakin menguat karena terjadi bersamaan dengan kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa program efisiensi berhasil menghemat lebih dari Rp300 triliun. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk berbagai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan publik.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo juga sempat mengingatkan pentingnya mengurangi kegiatan yang dianggap tidak produktif.

“Kurangi seminar, apalagi kunjungan kerja. Studi banding, mau studi apa lagi?” ujar Prabowo dalam sebuah acara pada November 2024.

Meski demikian, agenda internasional Presiden tetap berlangsung padat sejak awal masa jabatannya.

Puluhan Kunjungan ke Berbagai Negara

Tak lama setelah dilantik, Prabowo langsung melakukan rangkaian kunjungan ke enam negara dalam waktu 16 hari, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.

Sepanjang 2025 hingga 2026, agenda luar negeri tersebut terus berlanjut. Presiden mengunjungi berbagai kawasan dunia mulai dari Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara hingga Amerika Latin.

Data yang beredar menunjukkan bahwa Prabowo telah melakukan sekitar 54 perjalanan luar negeri yang mencakup 29 negara.

Malaysia tercatat sebagai negara yang paling sering dikunjungi dengan lima kali kunjungan. Sementara Uni Emirat Arab dan Prancis masing-masing telah dikunjungi sebanyak empat kali.

Adapun Amerika Serikat, Inggris, Mesir, dan Rusia menjadi negara lain yang beberapa kali masuk dalam agenda diplomasi Presiden.

Investasi Diplomatik atau Pemborosan?

Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi tidak bisa hanya diukur dari biaya perjalanan semata.

Menurut mereka, diplomasi tingkat tinggi sering kali menghasilkan manfaat jangka panjang yang tidak langsung terlihat, seperti peningkatan investasi, perluasan pasar ekspor, kerja sama teknologi, hingga penguatan posisi Indonesia dalam percaturan global.

Namun di sisi lain, para pengkritik berpendapat bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan hasil konkret dari setiap lawatan agar masyarakat dapat menilai manfaat yang diperoleh sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo mencerminkan dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, diplomasi aktif dianggap sebagai kebutuhan strategis negara. Di sisi lain, publik menginginkan adanya ukuran keberhasilan yang jelas agar setiap perjalanan yang menggunakan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

(Redaksi BanyakBerita.com)

DPRD Kabupaten Sukabumi Peringati Hari Lahir Pancasila 2026, Teguhkan Semangat Persatuan Bangsa

Banyakberita.com Sukabumi– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi turut memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026. Momentum bersejarah ini dijadikan sebagai pengingat akan pentingnya menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Melalui ucapan resmi yang disampaikan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung semangat “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.”
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama unsur pimpinan DPRD lainnya menyampaikan bahwa Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus.
Menurutnya, di tengah berbagai tantangan zaman, keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, bukan menjadi sumber perpecahan.
“Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila. Semangat gotong royong, toleransi, keadilan sosial, serta persatuan harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Sukabumi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah serta memperkuat rasa cinta tanah air dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan.
Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 ini, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap semangat kebangsaan semakin tumbuh di tengah masyarakat sehingga mampu mewujudkan pembangunan daerah yang maju, harmonis, dan berkeadilan.

Somdani/Irw

Saat Rakyat Menuntut, DPRD Sukabumi Masih Berkutat pada Prosedur

Ketika DPRD Berbicara Prosedur, Rakyat Menunggu Keberanian

Oleh : Irwan Santosa

Bendahara Umum LSM ANNAHL BELA LINDUNGI

Bbcmedianews Sukabumi 5 Juni 2026. Pasca gejolak Aksi 2.6.26 yang mengguncang Kota Sukabumi, wacana hak angket di DPRD seolah menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini merasa aspirasinya diabaikan. Namun setelah mencermati pernyataan Wakil Ketua DPRD Rojab Asyari kepada media, seseorang patut bertanya: apakah ini benar-benar momentum pengawasan legislatif yang serius, atau sekadar atraksi prosedural untuk meredam tekanan publik semata?

Rojab dengan fasih menjelaskan mekanisme pengajuan hak angket minimal lima anggota dari lebih satu fraksi, ada tata administrasi, lalu diparipurnakan. Semua itu memang benar secara hukum dan tidak ada yang perlu diperdebatkan. Tetapi ketika ditanya apakah ia pribadi mendukung langkah tersebut, jawabannya justru mengambang: “bukan setuju, tapi siap memfasilitasi.” Pernyataan itu terdengar bijak di permukaan, padahal sejatinya kosong. Seorang Wakil Ketua DPRD bukan robot prosedural. Ia adalah wakil rakyat yang dipilih dengan mandat politik yang jelas. Bersembunyi di balik kata “fasilitasi” adalah cara elegan untuk tidak mengambil tanggung jawab moral atas apa yang tengah terjadi di daerahnya sendiri. Jika ada kebijakan wali kota yang meresahkan masyarakat cukup besar hingga memicu aksi massa turun ke jalan dan mencoret-coret gedung DPRD maka diam bukan netralitas. Diam adalah keberpihakan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah fakta bahwa tiga fraksi dengan 13 anggota disebut telah menyatakan dukungan terhadap hak angket, namun objek penyelidikannya hingga kini masih belum jelas. Rojab sendiri berkata, “Ya enggak tahu, nanti lihat apa yang diusulkan.” Ini terbalik dari seharusnya. Hak angket lahir dari keresahan konkret atas kebijakan yang konkret. Ia bukan alat tekanan yang bisa dikosongkan isinya lalu diisi belakangan sesuka hati. Jika 13 anggota dewan mendukung hak angket tanpa tahu persis apa yang ingin diselidiki, maka kita sedang menyaksikan bukan pengawasan legislatif yang bermartabat melainkan manuver politik yang menunggangi kemarahan rakyat tanpa kesungguhan untuk menindaklanjutinya.

Rojab juga mengungkapkan rencana konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri sebelum melangkah lebih jauh, dengan alasan mekanisme hak angket di tingkat daerah jarang diterapkan. Boleh jadi itu niat baik dan kehati-hatian yang dapat dipahami. Tetapi dalam konteks politik yang sedang panas, konsultasi ke Jakarta juga bisa dibaca sebagai cara untuk mengulur waktu, mendinginkan situasi, dan pada akhirnya membiarkan momentum itu padam dengan sendirinya sebelum sempat menghasilkan apa pun. Rakyat yang turun ke jalan tidak punya kemewahan untuk menunggu birokrasi berjalan bolak-balik ke ibu kota.

Satu hal lagi yang patut dicatat: Rojab menolak permintaan aktivis agar anggota DPRD menandatangani pakta integritas, dengan alasan prosesnya masih panjang. Padahal justru di sinilah inti persoalannya. Aktivis meminta pakta integritas bukan karena tidak paham prosedur mereka memintanya justru karena mereka tahu bagaimana wacana-wacana di DPRD kerap menguap sebelum sempat sampai ke meja paripurna. Menolak komitmen publik sekecil apa pun adalah sinyal bahwa sebagian anggota dewan tidak berani mengikat diri di hadapan konstituennya. Dan ketidakberanian itu jauh lebih berbicara daripada semua penjelasan prosedural yang telah disampaikan.

DPRD Kota Sukabumi kini berdiri di persimpangan yang menentukan. Di satu sisi ada tekanan rakyat yang nyata dan tidak bisa diabaikan. Di sisi lain ada kenyamanan prosedural yang memungkinkan siapa pun untuk terlihat bergerak tanpa benar-benar bergerak. Hak angket adalah instrumen paling tajam yang dimiliki DPRD untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jika alat itu pada akhirnya tumpul bukan karena aturan menghalangi, melainkan karena ketidakberanian penggunanya maka yang gagal bukan sistemnya. Yang gagal adalah mereka yang duduk sebagai wakilnya.

Terkait pertanyaan sebelumnya tentang Kemendagri

Dalam Pasal 159–172 tersebut tidak ada ketentuan yang mensyaratkan persetujuan Kemendagri untuk menggunakan hak angket. Hak angket merupakan hak DPRD yang diputuskan melalui mekanisme internal DPRD.

Jika konteksnya adalah DPRD Kota Sukabumi yang ingin menggunakan hak angket terhadap Wali Kota, maka secara hukum proses pembentukan hak angket dilakukan melalui mekanisme DPRD Kota Sukabumi, bukan melalui izin atau konsultasi dengan Kemendagri. Hasil angket nantinya dapat menjadi dasar DPRD menggunakan hak menyatakan pendapat, yang dapat berimplikasi politik lebih lanjut kepada walikota, barulah di komunikasikan dengan kemendagri.

Ketua AURIS Siap Laporkan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki Terkait Dugaan Penistaan Agama

SUKABUMI, banyakberita.com – Ketua Organisasi Masyarakat Amanah untuk Remaja Islam (AURIS), Budi Adinata, menyatakan siap menempuh jalur hukum dengan melaporkan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penistaan agama.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Adinata saat mendatangi Kantor BBCMedia.News Sukabumi, Jumat (5/6/2026). Ia menegaskan bahwa laporan tengah dipersiapkan dan dalam waktu dekat akan diajukan kepada aparat penegak hukum.

Menurut Budi, langkah hukum tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai polemik yang berkembang di tengah masyarakat dan menjadi perhatian sejumlah elemen umat Islam di Kota Sukabumi.

“Kami sedang mempersiapkan laporan. Nanti setelah laporan resmi masuk ke kepolisian, kami akan menyampaikan secara lengkap bentuk dan substansi dugaan penistaan agama yang kami maksud,” kata Budi kepada wartawan.

Meski telah menyatakan akan melapor, Budi belum mengungkapkan secara rinci materi yang akan dijadikan dasar laporan. Ia beralasan seluruh bukti, dokumen, dan keterangan akan disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Ia mengklaim pihaknya telah mengumpulkan sejumlah informasi dan bahan yang akan digunakan sebagai dasar pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Rencana pelaporan tersebut menambah daftar dinamika politik dan sosial yang belakangan mencuat di Kota Sukabumi. Namun demikian, hingga saat ini dugaan yang disampaikan AURIS masih sebatas pernyataan pihak pelapor dan belum dapat dibuktikan secara hukum.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana pelaporan tersebut. Banyakberita.com masih berupaya menghubungi yang bersangkutan guna memperoleh klarifikasi dan penjelasan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.

Perlu ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dugaan yang disampaikan AURIS sepenuhnya akan menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk diteliti, diverifikasi, dan dibuktikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Iin Indra/irw