Krisis Sampah Mengancam Kota dan Kabupaten Sukabumi, Urban Farming Bisa Menjadi Bagian Solusi

banyakberita.com – Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kota maupun Kabupaten Sukabumi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah terus meningkat setiap hari, sementara kapasitas pengelolaan masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Di Kota Sukabumi, kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cikundul bahkan telah beberapa kali disebut berada dalam kondisi kritis. Pemerintah Kota Sukabumi mencatat volume sampah yang masuk ke TPA mencapai sekitar 180 hingga 190 ton per hari. Sebagian besar berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, pusat perdagangan, dan fasilitas publik. Selain itu, tingginya volume sampah organik menjadi tantangan tersendiri karena belum seluruhnya dapat dikelola secara optimal.

Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan daya tampung TPA Cikundul yang sudah mendekati batas kapasitas. Pemerintah bahkan mulai menggencarkan program pemilahan sampah dari rumah tangga dan penataan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) sebagai upaya mengurangi beban TPA.

Permasalahan serupa juga dirasakan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Luas wilayah yang sangat besar membuat sistem pengangkutan dan pengolahan sampah membutuhkan biaya, sarana, serta sumber daya manusia yang tidak sedikit. Di sejumlah kecamatan, sampah rumah tangga masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya tertangani, terutama di kawasan padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya mengancam kebersihan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, kualitas air, potensi banjir, hingga sektor pariwisata yang menjadi salah satu andalan Sukabumi.

Karena itu, penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, komunitas, dunia pendidikan, pesantren, pelaku usaha, dan media dalam membangun budaya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.

Salah satu program yang dapat menjadi solusi adalah pengembangan Urban Farming Elaboration Hub (UFEH) yang mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui program ini, sampah organik rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, tetapi sebagai bahan baku yang memiliki nilai ekonomi. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, pakan maggot Black Soldier Fly (BSF), pupuk cair organik, hingga media tanam untuk kegiatan urban farming atau pertanian perkotaan.

Konsep Urban Farming Elaboration Hub tidak hanya mengajarkan masyarakat cara mengelola sampah, tetapi juga memberikan keterampilan budidaya sayuran, tanaman pangan, dan pengolahan limbah organik yang bernilai ekonomi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kebutuhan rumah tangga maupun usaha kecil.

Praktisi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, Fajar Sumantri, menilai bahwa pengelolaan sampah harus dipandang sebagai peluang ekonomi baru. Menurutnya, jika setiap rumah tangga mampu memilah sampah sejak dari sumbernya, maka beban TPA dapat berkurang secara signifikan.

Program Urban Farming Elaboration Hub juga dapat dikolaborasikan dengan bank sampah, pesantren produktif, sekolah, kelompok wanita tani, hingga UMKM. Hasil pengolahan sampah organik dapat dimanfaatkan untuk mendukung budidaya sayuran dan tanaman produktif yang memiliki nilai jual.

Selain memberikan manfaat ekonomi, program ini juga berpotensi membangun kesadaran lingkungan sejak dini serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Krisis sampah yang terjadi saat ini harus menjadi momentum perubahan pola pikir. Sampah bukan hanya masalah yang harus dibuang, tetapi sumber daya yang dapat diolah menjadi manfaat. Jika pemerintah, masyarakat, dan berbagai elemen mampu bergerak bersama, maka Sukabumi tidak hanya mampu mengurangi persoalan sampah, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

• # HOT Topic
• Berita Lokal Sukabumi
• Berita Terpopuler
• Desa & Kecamatan
• DPRD
• Ekonomi & UMKM
• Hukum & Kriminal
• Pemerintahan
• Pendidikan
• Politik

awaw/irw

“Dana Desa Turun Drastis, Pemdes Ciengang Sukabumi Tetap Alokasikan Belanja Kambing untuk Warga”

Banyakberita.com Sukabumi-Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Desa (Pemdes) Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, untuk mendongkrak kesejahteraan warganya. Di tengah penurunan drastis alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, Pemdes Ciengang tetap jeli melihat peluang dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp18 juta yang direalisasikan dalam bentuk bantuan 11 ekor kambing untuk program pemberdayaan masyarakat.

Langkah strategis ini diambil dengan mempertimbangkan potensi geografis Desa Ciengang yang dinilai sangat mendukung untuk sektor peternakan.
Kepala Desa Ciengang, Yudius Hidayat Bagja, mengungkapkan bahwa wilayahnya dikelilingi oleh area perkebunan yang subur, sehingga ketersediaan pakan ternak melimpah dan menjadi modal utama keberhasilan program ini.
“Mengingat Desa Ciengang dikelilingi kebun yang sangat subur, tentunya potensi ada pada peternakan. Jadi, kami tetap memberikan perhatian khusus pada sektor ini, walaupun anggaran DD dari pusat mengalami penurunan drastis,” ujar Yudius saat dihubungi pada Senin (8/6/2026).

Program pengadaan 11 ekor kambing ini diharapkan dapat menjadi stimulan ekonomi bagi warga, khususnya para peternak lokal. Sistem pengelolaan yang tepat sasaran diproyeksikan mampu menggulirkan dampak ekonomi jangka panjang, sehingga kemandirian desa tetap terjaga di tengah ketatnya efisiensi anggaran.

Melalui inisiatif ini, Pemdes Ciengang membuktikan bahwa keterbatasan fiskal bukan penghalang untuk tetap produktif. Kreativitas kepala desa dan jajaran dalam memetakan potensi lokal menjadi kunci agar program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan optimal dan menyentuh kebutuhan rill warga di akar rumput.

Indra Ing/Irw

Warga Desa Cisande Audiensi Tuntut Kompensasi Dampak Proyek Tol Bocimi Seksi 3

Banyakberita.com Sukabumi – Sejumlah warga Desa Cisande menggelar audiensi untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait aktivitas kendaraan besar pengangkut material proyek pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 yang melintas di wilayah mereka.

Audiensi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), di antaranya Camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepala Desa Cisande, serta perwakilan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dalam sesi wawancara, perwakilan warga dari RW 02, Sanit, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait. Menurutnya, aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, terutama gangguan kesehatan akibat debu yang beterbangan.

“Kami meminta adanya anggaran kesehatan bagi warga yang terdampak debu dari aktivitas kendaraan pengangkut material proyek Tol Bocimi Seksi 3,” ujar Sanit.

Selain persoalan kesehatan, warga juga menuntut adanya kompensasi atau ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan. Getaran dari kendaraan berat disebut telah mengganggu kenyamanan warga dan dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di sekitar jalur yang dilalui kendaraan proyek.

Keluhan lainnya adalah kondisi jalan yang menjadi licin akibat tanah dan material yang berjatuhan dari kendaraan pengangkut milik kontraktor. Warga menilai kondisi tersebut sangat membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Melalui audiensi tersebut, masyarakat berharap pihak kontraktor proyek maupun instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai dampak yang dirasakan warga. Mereka juga meminta adanya perhatian serius terhadap aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas proyek pembangunan Tol Bocimi Seksi 3.

Warga menegaskan bahwa mereka mendukung pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Namun, mereka berharap pelaksanaan proyek tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan warga sekitar.

Somdani/irw

Mobil Milik BUMDes Pabuaran Diduga Hilang, Pemdes Sebut Sudah Dilelang

“Mobil engkel warna kuning itu dulu dipakai untuk kegiatan BUMDes, tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Informasinya diduga dijual ke pihak luar,” ujar narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait status aset desa tersebut. Warga meminta pengelola BUMDes maupun pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan liar di tengah masyarakat.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kepala Desa Pabuaran membenarkan kendaraan tersebut sebelumnya dikelola bersama BUMDes. Namun, menurutnya, kondisi kendaraan sudah lapuk dan tidak lagi layak digunakan.

“Kendaraan roda empat itu awalnya dikerjasamakan dengan BUMDes. Karena kondisinya sudah lapuk dan tidak layak pakai, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas terkait,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah desa kemudian mengambil langkah untuk menyelamatkan sisa aset desa dengan cara melelang kendaraan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

“Pada akhirnya ada jalan untuk menyelamatkan sisa aset desa, yaitu dengan cara dilelang,” jelasnya.

Kepala desa juga menyebut proses pelelangan kendaraan tersebut dilakukan dengan nilai lelang sebesar Rp30 juta. Meski demikian, sebagian warga berharap pemerintah desa dapat menyampaikan informasi lebih rinci terkait proses pelelangan agar pengelolaan aset desa tetap transparan dan akuntabel.

Somdani/Irw