Dana Ketahanan Pangan Desa Padaasih Rp260 Juta Belum Terserap, Ketua RW Mengaku Tidak Mengetahui

BBCMedia.News – Alokasi anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, hingga kini belum terealisasi. Anggaran yang mencapai Rp260 juta tersebut masih berstatus sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) karena belum dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baru terbentuk. 12/06/2026

Kondisi tersebut menjadi sorotan karena program ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas nasional yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT), pemerintah desa harus mengalokasikan minimal 20 persen dari Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan nabati maupun hewani.

Kepala Desa Padaasih, Aum Ruhyandi, membenarkan bahwa anggaran ketahanan pangan tahun 2025 hingga saat ini belum terserap. Saat dihubungi pada Minggu (7/6/2026), ia menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi program terjadi karena proses pembentukan kepengurusan BUMDes baru selesai dilakukan.

Menurut Aum, pemerintah desa tidak ingin terburu-buru menjalankan program tanpa adanya kelembagaan yang jelas dan siap mengelola anggaran tersebut. Oleh karena itu, dana ketahanan pangan sementara waktu disimpan dan tercatat sebagai SiLPA sampai BUMDes dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Keterangan serupa disampaikan Sekretaris Desa Padaasih, Umay. Ia menjelaskan bahwa total anggaran ketahanan pangan yang akan dikelola oleh BUMDes mencapai Rp260 juta. Dana tersebut berasal dari alokasi Dana Desa yang memang diperuntukkan bagi penguatan sektor ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca Juga :

https://banyakberita.com/warga-desa-ciaande-audiensi-tuntut-kompensasi-dampak-proyek-tol-bocimi-seksi-3/

Umay mengatakan bahwa keterlambatan realisasi program bukan disebabkan oleh kendala anggaran, melainkan karena proses penataan dan pembentukan kelembagaan BUMDes yang membutuhkan waktu. Setelah kepengurusan BUMDes terbentuk secara resmi, pemerintah desa akan segera mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan program.

“Kami baru menyelesaikan pembentukan BUMDes. Karena itu, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp260 juta belum direalisasikan. Namun kami optimistis program ini dapat berjalan dengan baik setelah seluruh perangkat kelembagaan siap bekerja,” ujarnya.

Pemerintah Desa Padaasih menilai wilayahnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan hasil pemetaan potensi desa, pemerintah desa berencana memprioritaskan penggunaan dana ketahanan pangan tersebut pada sektor peternakan.

Program peternakan dipilih karena dinilai memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan sekaligus mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Selain meningkatkan ketersediaan pangan hewani, program tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan warga desa.

Baca Juga :

https://banyakberita.com/dana-desa-turun-drastis-pemdes-ciengang-sukabumi-tetap-alokasikan-belanja-kambing-untuk-warga/

Meski demikian, belum terserapnya anggaran ratusan juta rupiah tersebut ternyata belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Bahkan, salah seorang Ketua RW di Desa Padaasih mengaku tidak mengetahui adanya dana ketahanan pangan yang belum direalisasikan oleh BUMDes.

Ketua RW tersebut mengaku belum pernah menerima informasi secara langsung mengenai perkembangan program ketahanan pangan maupun status anggaran yang saat ini masih mengendap sebagai SiLPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi program kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa masih perlu ditingkatkan.

Sejumlah warga berharap pemerintah desa dan pengurus BUMDes yang baru terbentuk dapat segera merealisasikan program ketahanan pangan tersebut. Mereka menilai anggaran sebesar Rp260 juta akan memberikan manfaat besar apabila digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Selain itu, warga juga berharap pemerintah desa dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai perencanaan dan pelaksanaan program. Transparansi informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penggunaan Dana Desa sekaligus ikut mengawasi pelaksanaannya.

Dengan telah terbentuknya kepengurusan BUMDes yang baru, masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah desa dalam merealisasikan program ketahanan pangan yang telah dianggarkan sejak awal tahun. Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Padaasih.

Realisasi anggaran ketahanan pangan yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Karena itu, pemerintah desa bersama BUMDes dituntut segera bergerak agar dana yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung program ketahanan pangan nasional.

Iing Indra/BB

“Dana Desa Turun Drastis, Pemdes Ciengang Sukabumi Tetap Alokasikan Belanja Kambing untuk Warga”

Banyakberita.com Sukabumi-Keterbatasan anggaran tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Desa (Pemdes) Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, untuk mendongkrak kesejahteraan warganya. Di tengah penurunan drastis alokasi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, Pemdes Ciengang tetap jeli melihat peluang dengan menyisihkan anggaran sebesar Rp18 juta yang direalisasikan dalam bentuk bantuan 11 ekor kambing untuk program pemberdayaan masyarakat.

Langkah strategis ini diambil dengan mempertimbangkan potensi geografis Desa Ciengang yang dinilai sangat mendukung untuk sektor peternakan.
Kepala Desa Ciengang, Yudius Hidayat Bagja, mengungkapkan bahwa wilayahnya dikelilingi oleh area perkebunan yang subur, sehingga ketersediaan pakan ternak melimpah dan menjadi modal utama keberhasilan program ini.
“Mengingat Desa Ciengang dikelilingi kebun yang sangat subur, tentunya potensi ada pada peternakan. Jadi, kami tetap memberikan perhatian khusus pada sektor ini, walaupun anggaran DD dari pusat mengalami penurunan drastis,” ujar Yudius saat dihubungi pada Senin (8/6/2026).

Program pengadaan 11 ekor kambing ini diharapkan dapat menjadi stimulan ekonomi bagi warga, khususnya para peternak lokal. Sistem pengelolaan yang tepat sasaran diproyeksikan mampu menggulirkan dampak ekonomi jangka panjang, sehingga kemandirian desa tetap terjaga di tengah ketatnya efisiensi anggaran.

Melalui inisiatif ini, Pemdes Ciengang membuktikan bahwa keterbatasan fiskal bukan penghalang untuk tetap produktif. Kreativitas kepala desa dan jajaran dalam memetakan potensi lokal menjadi kunci agar program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan optimal dan menyentuh kebutuhan rill warga di akar rumput.

Indra Ing/Irw

Warga Desa Cisande Audiensi Tuntut Kompensasi Dampak Proyek Tol Bocimi Seksi 3

Banyakberita.com Sukabumi – Sejumlah warga Desa Cisande menggelar audiensi untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait aktivitas kendaraan besar pengangkut material proyek pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 yang melintas di wilayah mereka.

Audiensi tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), di antaranya Camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepala Desa Cisande, serta perwakilan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Dalam sesi wawancara, perwakilan warga dari RW 02, Sanit, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait. Menurutnya, aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, terutama gangguan kesehatan akibat debu yang beterbangan.

“Kami meminta adanya anggaran kesehatan bagi warga yang terdampak debu dari aktivitas kendaraan pengangkut material proyek Tol Bocimi Seksi 3,” ujar Sanit.

Selain persoalan kesehatan, warga juga menuntut adanya kompensasi atau ganti rugi atas dampak yang ditimbulkan. Getaran dari kendaraan berat disebut telah mengganggu kenyamanan warga dan dikhawatirkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di sekitar jalur yang dilalui kendaraan proyek.

Keluhan lainnya adalah kondisi jalan yang menjadi licin akibat tanah dan material yang berjatuhan dari kendaraan pengangkut milik kontraktor. Warga menilai kondisi tersebut sangat membahayakan pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Melalui audiensi tersebut, masyarakat berharap pihak kontraktor proyek maupun instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi berbagai dampak yang dirasakan warga. Mereka juga meminta adanya perhatian serius terhadap aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas proyek pembangunan Tol Bocimi Seksi 3.

Warga menegaskan bahwa mereka mendukung pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Namun, mereka berharap pelaksanaan proyek tetap memperhatikan hak-hak masyarakat serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan warga sekitar.

Somdani/irw

Mobil Milik BUMDes Pabuaran Diduga Hilang, Pemdes Sebut Sudah Dilelang

“Mobil engkel warna kuning itu dulu dipakai untuk kegiatan BUMDes, tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Informasinya diduga dijual ke pihak luar,” ujar narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat terkait status aset desa tersebut. Warga meminta pengelola BUMDes maupun pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan liar di tengah masyarakat.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Kepala Desa Pabuaran membenarkan kendaraan tersebut sebelumnya dikelola bersama BUMDes. Namun, menurutnya, kondisi kendaraan sudah lapuk dan tidak lagi layak digunakan.

“Kendaraan roda empat itu awalnya dikerjasamakan dengan BUMDes. Karena kondisinya sudah lapuk dan tidak layak pakai, kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas terkait,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah desa kemudian mengambil langkah untuk menyelamatkan sisa aset desa dengan cara melelang kendaraan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

“Pada akhirnya ada jalan untuk menyelamatkan sisa aset desa, yaitu dengan cara dilelang,” jelasnya.

Kepala desa juga menyebut proses pelelangan kendaraan tersebut dilakukan dengan nilai lelang sebesar Rp30 juta. Meski demikian, sebagian warga berharap pemerintah desa dapat menyampaikan informasi lebih rinci terkait proses pelelangan agar pengelolaan aset desa tetap transparan dan akuntabel.

Somdani/Irw