Saat Pemerintah Berhemat, Frekuensi Kunjungan Luar Negeri Prabowo Jadi Sorotan
BANYAKBERITA.COM – Intensitas kunjungan luar negeri Presiden RI Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah, sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi dan manfaat dari tingginya frekuensi lawatan internasional yang dilakukan kepala negara.
Sorotan terbaru muncul setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis pada akhir Mei 2026. Lawatan tersebut menjadi kunjungan keempat Prabowo ke negara tersebut dalam kurun waktu sekitar 10 bulan masa pemerintahannya.
Perdebatan pun berkembang, tidak hanya terkait besarnya biaya perjalanan negara, tetapi juga mengenai efektivitas diplomasi luar negeri yang dijalankan pemerintah saat ini.
Kritik dari Berbagai Kalangan
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka menyoroti pola perjalanan Presiden. Menurutnya, selama sekitar 19 bulan masa pemerintahan, Prabowo menghabiskan waktu cukup signifikan di luar negeri.
Kritik serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. Ia mempertanyakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan luar negeri.
Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah kunjungan Presiden ke Paris, Prancis. Berdasarkan informasi yang beredar, rombongan Presiden menginap di Hotel Four Seasons George V Paris, salah satu hotel mewah yang berlokasi sekitar 1,5 kilometer dari Menara Eiffel.
Laporan media menyebutkan bahwa rombongan menempati puluhan kamar selama tiga malam dengan total biaya yang ditaksir mencapai sekitar Rp5,79 miliar.
“Perjalanan Prabowo tidak perlu terlalu sering. Apalagi biaya hotelnya mencapai miliaran rupiah, sementara hasil konkretnya masih menjadi pertanyaan,” ujar Bhima dalam sebuah wawancara.
Pemerintah: Diplomasi Langsung Tetap Penting
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa diplomasi tatap muka tetap menjadi instrumen penting dalam hubungan internasional.
Menurut Teddy, situasi geopolitik global yang terus berubah menuntut Indonesia untuk aktif membangun komunikasi langsung dengan para pemimpin dunia.
“Kita harus panen hubungan yang baik,” kata Teddy.
Pemerintah menilai kunjungan luar negeri Presiden bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, perdagangan, hingga posisi Indonesia di berbagai forum internasional.
Dilakukan di Tengah Kebijakan Efisiensi
Perdebatan mengenai lawatan luar negeri Prabowo semakin menguat karena terjadi bersamaan dengan kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa program efisiensi berhasil menghemat lebih dari Rp300 triliun. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk berbagai program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan publik.
Dalam beberapa kesempatan, Prabowo juga sempat mengingatkan pentingnya mengurangi kegiatan yang dianggap tidak produktif.
“Kurangi seminar, apalagi kunjungan kerja. Studi banding, mau studi apa lagi?” ujar Prabowo dalam sebuah acara pada November 2024.
Meski demikian, agenda internasional Presiden tetap berlangsung padat sejak awal masa jabatannya.
Puluhan Kunjungan ke Berbagai Negara
Tak lama setelah dilantik, Prabowo langsung melakukan rangkaian kunjungan ke enam negara dalam waktu 16 hari, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.
Sepanjang 2025 hingga 2026, agenda luar negeri tersebut terus berlanjut. Presiden mengunjungi berbagai kawasan dunia mulai dari Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara hingga Amerika Latin.
Data yang beredar menunjukkan bahwa Prabowo telah melakukan sekitar 54 perjalanan luar negeri yang mencakup 29 negara.
Malaysia tercatat sebagai negara yang paling sering dikunjungi dengan lima kali kunjungan. Sementara Uni Emirat Arab dan Prancis masing-masing telah dikunjungi sebanyak empat kali.
Adapun Amerika Serikat, Inggris, Mesir, dan Rusia menjadi negara lain yang beberapa kali masuk dalam agenda diplomasi Presiden.
Investasi Diplomatik atau Pemborosan?
Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi tidak bisa hanya diukur dari biaya perjalanan semata.
Menurut mereka, diplomasi tingkat tinggi sering kali menghasilkan manfaat jangka panjang yang tidak langsung terlihat, seperti peningkatan investasi, perluasan pasar ekspor, kerja sama teknologi, hingga penguatan posisi Indonesia dalam percaturan global.
Namun di sisi lain, para pengkritik berpendapat bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan hasil konkret dari setiap lawatan agar masyarakat dapat menilai manfaat yang diperoleh sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo mencerminkan dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, diplomasi aktif dianggap sebagai kebutuhan strategis negara. Di sisi lain, publik menginginkan adanya ukuran keberhasilan yang jelas agar setiap perjalanan yang menggunakan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
(Redaksi BanyakBerita.com)