Dana Ketahanan Pangan Desa Padaasih Rp260 Juta Belum Terserap, Ketua RW Mengaku Tidak Mengetahui
BBCMedia.News – Alokasi anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Desa Padaasih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, hingga kini belum terealisasi. Anggaran yang mencapai Rp260 juta tersebut masih berstatus sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) karena belum dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang baru terbentuk. 12/06/2026
Kondisi tersebut menjadi sorotan karena program ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas nasional yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT), pemerintah desa harus mengalokasikan minimal 20 persen dari Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan nabati maupun hewani.
Kepala Desa Padaasih, Aum Ruhyandi, membenarkan bahwa anggaran ketahanan pangan tahun 2025 hingga saat ini belum terserap. Saat dihubungi pada Minggu (7/6/2026), ia menjelaskan bahwa keterlambatan realisasi program terjadi karena proses pembentukan kepengurusan BUMDes baru selesai dilakukan.
Menurut Aum, pemerintah desa tidak ingin terburu-buru menjalankan program tanpa adanya kelembagaan yang jelas dan siap mengelola anggaran tersebut. Oleh karena itu, dana ketahanan pangan sementara waktu disimpan dan tercatat sebagai SiLPA sampai BUMDes dapat menjalankan fungsinya secara optimal.
Keterangan serupa disampaikan Sekretaris Desa Padaasih, Umay. Ia menjelaskan bahwa total anggaran ketahanan pangan yang akan dikelola oleh BUMDes mencapai Rp260 juta. Dana tersebut berasal dari alokasi Dana Desa yang memang diperuntukkan bagi penguatan sektor ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga :
https://banyakberita.com/warga-desa-ciaande-audiensi-tuntut-kompensasi-dampak-proyek-tol-bocimi-seksi-3/
Umay mengatakan bahwa keterlambatan realisasi program bukan disebabkan oleh kendala anggaran, melainkan karena proses penataan dan pembentukan kelembagaan BUMDes yang membutuhkan waktu. Setelah kepengurusan BUMDes terbentuk secara resmi, pemerintah desa akan segera mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan program.
“Kami baru menyelesaikan pembentukan BUMDes. Karena itu, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp260 juta belum direalisasikan. Namun kami optimistis program ini dapat berjalan dengan baik setelah seluruh perangkat kelembagaan siap bekerja,” ujarnya.
Pemerintah Desa Padaasih menilai wilayahnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan hasil pemetaan potensi desa, pemerintah desa berencana memprioritaskan penggunaan dana ketahanan pangan tersebut pada sektor peternakan.
Program peternakan dipilih karena dinilai memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan sekaligus mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan. Selain meningkatkan ketersediaan pangan hewani, program tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan pendapatan warga desa.
Baca Juga :
https://banyakberita.com/dana-desa-turun-drastis-pemdes-ciengang-sukabumi-tetap-alokasikan-belanja-kambing-untuk-warga/
Meski demikian, belum terserapnya anggaran ratusan juta rupiah tersebut ternyata belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Bahkan, salah seorang Ketua RW di Desa Padaasih mengaku tidak mengetahui adanya dana ketahanan pangan yang belum direalisasikan oleh BUMDes.
Ketua RW tersebut mengaku belum pernah menerima informasi secara langsung mengenai perkembangan program ketahanan pangan maupun status anggaran yang saat ini masih mengendap sebagai SiLPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi program kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa masih perlu ditingkatkan.
Sejumlah warga berharap pemerintah desa dan pengurus BUMDes yang baru terbentuk dapat segera merealisasikan program ketahanan pangan tersebut. Mereka menilai anggaran sebesar Rp260 juta akan memberikan manfaat besar apabila digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat.
Selain itu, warga juga berharap pemerintah desa dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai perencanaan dan pelaksanaan program. Transparansi informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan penggunaan Dana Desa sekaligus ikut mengawasi pelaksanaannya.
Dengan telah terbentuknya kepengurusan BUMDes yang baru, masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah desa dalam merealisasikan program ketahanan pangan yang telah dianggarkan sejak awal tahun. Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Padaasih.
Realisasi anggaran ketahanan pangan yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa. Karena itu, pemerintah desa bersama BUMDes dituntut segera bergerak agar dana yang telah dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta mendukung program ketahanan pangan nasional.
Iing Indra/BB