Banyakberita.com sukabumi– Pemerintah Desa Sukamantri, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, hingga awal Juli 2026 belum merealisasikan anggaran program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa. Nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp220 juta tersebut masih menunggu proses penyelesaian seleksi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola program.
Sekretaris Desa Sukamantri, Muslih, membenarkan bahwa anggaran ketahanan pangan tersebut belum terserap. Ia menjelaskan, Pemerintah Desa Sukamantri sengaja memprioritaskan penataan kelembagaan BUMDes sebelum menyalurkan penyertaan modal yang berasal dari Dana Desa.
Saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis (2/7/2026), Muslih menegaskan bahwa pemerintah desa tidak ingin terburu-buru merealisasikan anggaran tanpa memastikan kepengurusan BUMDes memiliki kemampuan dan kesiapan dalam mengelola usaha desa.
“Kami sedang melaksanakan proses seleksi kepengurusan BUMDes secara terbuka dan penuh kehati-hatian. Kami ingin memastikan pengurus yang terpilih benar-benar memiliki kemampuan mengelola usaha sehingga penyertaan modal dari Dana Desa dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong perkembangan BUMDes ke depan,” ujar Muslih.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Pemdes berharap pengurus baru mampu mengelola program ketahanan pangan secara profesional sehingga anggaran yang telah dialokasikan pemerintah dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan desa mengalokasikan sedikitnya 20 persen Dana Desa untuk mendukung sektor pangan, baik melalui usaha pertanian, peternakan, perikanan, maupun kegiatan produktif lainnya yang dikelola BUMDes atau lembaga ekonomi desa.
Baca Juga :
https://banyakberita.com/dana-desa-ketahanan-pangan-rp200-juta-di-desa-undrusbinangun-belum-direalisasikan-potensi-pertanian-dan-peternakan-terabaikan/
Namun, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi program tersebut masih menghadapi berbagai kendala di sejumlah desa. Tidak hanya Desa Sukamantri, beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Cisaat juga diketahui belum sepenuhnya merealisasikan anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah faktor diduga menghambat percepatan penyerapan anggaran. Mulai dari penataan kelembagaan BUMDes, penyusunan rencana usaha, proses administrasi, hingga kehati-hatian pemerintah desa dalam menentukan pengurus yang dinilai mampu mengelola penyertaan modal secara bertanggung jawab.
Kondisi tersebut mulai menarik perhatian berbagai kalangan karena program ketahanan pangan menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pangan sekaligus membuka peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Baca Juga :
https://banyakberita.com/anggaran-ketahanan-pangan-rp200-juta-di-desa-babakan-belum-terserap-warga-pertanyakan-nasib-bumdes/
Karena itu, berbagai pihak menilai percepatan realisasi program perlu mendapat pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), pihak Kecamatan Cisaat, serta Tenaga Pendamping Profesional (TPP) diharapkan terus memberikan pembinaan kepada pemerintah desa agar setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Dengan pendampingan yang optimal, Pemerintah Desa Sukamantri diharapkan segera menyelesaikan proses seleksi pengurus BUMDes sehingga anggaran ketahanan pangan senilai sekitar Rp220 juta dapat segera direalisasikan. Langkah tersebut penting agar kebijakan pemerintah pusat tidak hanya berhenti sebagai alokasi anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan program yang mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian desa, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Iing Indra/RP
