Banyakberita.com Sukabumi -Ketimpangan alokasi anggaran dan perhatian pemerintah terhadap sarana pendidikan swasta di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, kian telanjang. Di saat bantuan APBN ratusan juta rupiah mengalir ke sekolah minim murid, bangunan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Bumi Persada yang menampung puluhan siswa justru ambruk akibat lapuk dimakan usia tanpa tersentuh bantuan.
Bangunan MTsS Bumi Persada yang berlokasi di Kampung Cimanggu RT 31/RW 05, Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong, roboh pada Senin (14/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB. Sebanyak 7 ruang kelas hancur pada bagian atap dan material bangunan. Beruntung, saat kejadian seluruh siswa tengah berada di lapangan sehingga tidak ada korban jiwa.
Ketua Yayasan Bumi Persada, Juanda, mengungkapkan bahwa pihak yayasan sudah lelah mengajukan permohonan bantuan perbaikan gedung ke berbagai pihak, baik melalui jalur resmi Kementerian Agama (Kemenag) maupun mencari donatur swasta. Bangunan yang didirikan sejak tahun 2008 menggunakan dana pribadi tersebut sudah lama dikategorikan tidak layak pakai.
“Kami sudah bosan mengajukan bantuan. Bangunan ini berdiri dari 2008 pakai uang pribadi dan memang sudah tidak layak, tapi perhatian dari pemerintah tidak pernah ada,” tegasnya.
Dampak dari musibah ini, sebanyak 92 siswa MTsS Bumi Persada kini terpaksa melakukan Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM) secara bergantian atau menumpang di gedung Madrasah Aliyah (MA) setempat yang kondisinya tak kalah memprihatinkan.
Kontras Sharp dengan Alokasi APBN
Kondisi tragis yang menimpa MTsS Bumi Persada berbanding terbalik dengan kebijakan alokasi Program Revitalisasi Satuan Pendidikan APBN 2026 di kecamatan yang sama.
Sebelumnya diberitakan, SMPIT Al-Kaffah di Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, justru mendapat kucuran dana APBN sebesar Rp 337,8 juta melalui jalur aspirasi pemangku kepentingan. Padahal, berdasarkan data Dapodik, sekolah tersebut hanya memiliki 14 orang siswa dan 3 orang guru, serta tidak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
Kondisi ini memicu keprihatinan publik terkait prioritas dan efektivitas penyaluran anggaran negara. Sekolah dengan 92 siswa yang membutuhkan penanganan mendesak harus menanggung risiko keselamatan akibat terabaikan, sementara anggaran ratusan juta justru terserap pada fasilitas yang minim penerima manfaat.
Sebagai fungsi kontrol sosial, media akan terus mengawal persoalan ini agar kementerian terkait serta pemangku kebijakan mengevaluasi total sistem verifikasi dan prioritas penyaluran bantuan pendidikan di daerah.
Iing Indra/RP
