Banyakberita.com SUKABUMI – Dinamika internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sukabumi kembali memanas. Empat Pimpinan Anak Cabang (PAC) menyatakan keberatan dan menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (PH DPC) PPP Kota Sukabumi masa bakti 2021–2026.
Empat PAC tersebut berasal dari Kecamatan Gunung Puyuh, Warudoyong, Cibeureum, dan Citamiang. Sikap itu dituangkan dalam dokumen Pandangan Umum Keberatan/Penolakan terhadap LPJ PH DPC pada Musyawarah Cabang (Muscab) X PPP tahun 2026.
Salah satu sumber M. Safulloh, Ketua PAC Warudoyong, yang menegaskan bahwa keberatan tersebut muncul setelah pihaknya mencermati isi LPJ, terutama pada aspek pengelolaan keuangan dan administrasi organisasi. Dan juga laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini tidak pernah disampaikan dalam Musyawarah Cabang (MUSCAB) PPP yang di lakssakan di Kota Bogor, beberapa waktu yang lalu. Namun Dokumen LPJ tersebut diperoleh setelah pelaksanaan MUSDA PPP dan kami pun melalukan kajian dan Analisa berdasarkan sepemahaman kami.
Setelah mencermati, Mengkaji dan menganalisa dokumen LPJ, khususnya aspek pengelolaan keuangan dan administrasi organisasi, empat PAC menyampaikan sejumlah catatan kritis.
Soroti Pelaporan Keuangan Tahunan
Salah satu persoalan yang disorot adalah pelaporan keuangan tahunan. Empat PAC mempertanyakan pelaksanaan kewajiban laporan keuangan secara periodik sebagaimana mereka rujuk dalam Pasal 79 ayat 4 AD/ART PPP Muktamar X.
Dalam pandangan keberatan tersebut, empat PAC menilai selama masa bakti kepengurusan 2021–2026 tidak ada penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam rapat pengurus sebagaimana yang mereka pahami dari aturan organisasi.
Menurut M. Safulloh, Ketua PAC Warudoyong, persoalan ini menjadi salah satu alasan utama pihaknya menyatakan penolakan terhadap LPJ PH DPC PPP Kota Sukabumi.
Atas dasar itu, mereka meminta penjelasan langsung dari unsur Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PH DPC PPP Kota Sukabumi.
Empat PAC mempertanyakan alasan tidak dilaksanakannya pelaporan tahunan selama periode kepengurusan tersebut.
Defisit Keuangan Jadi Sorotan
Selain persoalan administrasi, kondisi keuangan DPC PPP Kota Sukabumi turut menjadi perhatian.
Dalam LPJ PH DPC PPP Kota Sukabumi periode 2021–2026, tercatat pendapatan partai selama lima tahun sebesar Rp1.955.176.144. Sementara belanja dilaporkan mencapai Rp2.938.860.000.Berdasarkan angka yang tercantum dalam LPJ tersebut, terdapat defisit anggaran sekitar Rp983,68 juta.
Kondisi itu kemudian dipersoalkan oleh empat PAC. Mereka menilai defisit berulang perlu dijelaskan secara terbuka, terutama berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran organisasi.
Empat PAC juga mempertanyakan mengapa tidak dilakukan langkah efisiensi atau perubahan strategi anggaran ketika kondisi keuangan mengalami defisit dari tahun ke tahun.
Mereka menilai pengelolaan keuangan partai harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar seluruh struktur organisasi dapat menjalankan fungsi secara optimal.
Minta Audit Internal dan Independen
Atas sejumlah catatan tersebut, PAC PPP Gunung Puyuh, Warudoyong, Cibeureum, dan Citamiang secara tegas menyatakan menolak LPJ PH DPC PPP Kota Sukabumi masa bakti 2021–2026 yang disampaikan dalam Muscab X.
Tidak hanya itu, empat PAC juga meminta dilakukan audit terhadap catatan pengelolaan keuangan kepengurusan PH DPC periode 2021–2026.
Audit tersebut diminta dilakukan melalui mekanisme internal maupun audit independen oleh akuntan publik.
Empat PAC turut meminta pimpinan DPW PPP Jawa Barat menjadikan hasil audit dan catatan pengelolaan keuangan sebagai bahan evaluasi khusus dalam kepengurusan PH DPC PPP Kota Sukabumi masa bakti 2026–2031.
Baca Juga :
https://banyakberita.com/pac-warudoyong-kecam-pengukuhan-ketua-dpc-ppp-kota-sukabumi-singgung-dugaan-pelanggaran-ad-art/
Mereka berharap kepemimpinan PPP Kota Sukabumi ke depan diisi figur yang dinilai tertib administrasi, akuntabel, serta memahami manajemen keuangan organisasi.
Empat PAC menegaskan kritik dan tuntutan audit disampaikan sebagai bentuk evaluasi organisasi.
Sampai berita ini di muat belum ada keterangan resmi dari pihak Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Sukbumi.
Ibnu Rizal/GZ
