Banyakberita.com | Sukabumi – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ANNHHL menyoroti dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek bantuan bibit ayam petelur milik Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026. LSM tersebut menilai terdapat indikasi ketidaksesuaian antara jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan.
Bendahara Umum LSM ANNHHL, Irwan S, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dengan Kode RUP 63584551, proses pemilihan penyedia hingga penandatanganan kontrak seharusnya telah selesai pada Maret 2026. Namun hingga awal Juli 2026, bantuan fisik berupa ayam petelur belum juga disalurkan kepada kelompok penerima manfaat.
Baca Juga :
https://banyakberita.com/massa-akbar-2626-aksi-bela-rakyat-jilid-2-geruduk-balaikota-dan-dprd-kota-sukabumi-tuntut-hak-angket-hingga-pemakzulan-wali-kota/
Irwan menilai keterlambatan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
“Data SiRUP mencatat jadwal penandatanganan kontrak pada Maret 2026. Namun ketika kami melakukan konfirmasi pada Juli 2026, pihak dinas menyampaikan bahwa mereka masih berada pada tahap identifikasi calon kelompok penerima. Rentang waktu sekitar empat bulan ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan,” ujar Irwan Santosa, Sabtu (4/7/2026).
Selain mempertanyakan keterlambatan pelaksanaan program, Irwan juga menyoroti kesesuaian volume bantuan dengan jumlah kelompok penerima yang tengah dipersiapkan oleh dinas.
Berdasarkan penjelasan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tendi, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi saat ini masih melakukan identifikasi terhadap lima kelompok calon penerima yang berasal dari beberapa kelurahan, di antaranya Kelurahan Sukakarya, Karang Tengah, Cisarua, dan Sindang Palay.
Menurut Irwan, jumlah bantuan yang dialokasikan dinilai belum sebanding dengan jumlah kelompok yang direncanakan menerima bantuan.
“Total bantuan hanya sebanyak 126 ekor ayam petelur. Jika dibagikan kepada lima kelompok, maka setiap kelompok hanya akan menerima sekitar 25 ekor. Jumlah tersebut kami nilai kurang ekonomis untuk sebuah program bantuan pemerintah. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh, penyuluh lapangan belum menyerahkan usulan tertulis, tetapi lokasi calon kelompok penerima sudah mulai diarahkan. Kami mempertanyakan dasar penetapan tersebut dan meminta seluruh proses dilakukan secara transparan, objektif, serta sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Irwan.
Saat dikonfirmasi, PPTK Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi, Tendi, membenarkan bahwa program bantuan ayam petelur tersebut masih berada pada tahap identifikasi calon penerima.
Melalui pesan singkat, Tendi menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu usulan resmi dari para penyuluh pertanian lapangan sebelum menetapkan kelompok penerima yang memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis.
Baca Juga :
https://banyakberita.com/pelapor-dugaan-penistaan-agama-oleh-wali-kota-sukabumi-penuhi-panggilan-polisi-serahkan-bukti-dan-keterangan/
Menanggapi penjelasan tersebut, LSM ANNHHL mendesak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi bersama Inspektorat Kota Sukabumi segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan ayam petelur tersebut.
LSM ANNHHL meminta pemerintah memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai jadwal perencanaan, mematuhi ketentuan administrasi, serta menjamin anggaran APBD terserap secara tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Irwan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Iing Indra/RP
