Banyakberita.com Sukabumi– Ketidakhadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-9 Paguyuban Dadali Pati menyisakan kekecewaan mendalam bagi para pelaku seni tradisi dan pencak silat. Absennya para pejabat teras ini memicu kritik tajam mengenai sejauh mana komitmen dan keberpihakan nyata pemerintah daerah terhadap kelangsungan budaya lokal.
Pagelaran seni bertema “Ngajaga, Ngaraksa, Ngamumule Seni Tradisi Tur Budaya” yang berlangsung di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi pada Minggu (19/07/2026) tersebut sebenarnya berjalan khidmat. Namun, hingga seluruh rangkaian acara selesai, tidak tampak satu pun perwakilan resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi, baik dari jajaran Wali Kota, Wakil Wali Kota, kepala perangkat daerah, maupun anggota DPRD Kota Sukabumi. Padahal, pihak panitia penyelenggara dipastikan telah melayangkan undangan resmi jauh-jauh hari.
Menyikapi hal tersebut, Koordinator Paguyuban Pencak Silat Kota Sukabumi, Iman Nurjaman, menyatakan kekecewaan kolektif para pelaku seni. Menurutnya, kehadiran perwakilan pemerintah sangat dinantikan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas kerja keras komunitas budaya dalam menjaga warisan leluhur. Ketidakhadiran total ini dinilai memperlihatkan adanya celah antara retorika pelestarian budaya dan realitas dukungan di lapangan.
Baca Juga :
https://banyakberita.com/kecelakaan-truk-dan-toyota-raize-di-depan-polsek-cisaat-satu-pengemudi-dilarikan-ke-rsud-r-syamsudin-sh/
Lebih lanjut, pihak paguyuban mengingatkan bahwa pencak silat bukan sekadar aktivitas fisik atau olahraga semata, melainkan identitas bangsa yang sarat nilai filosofi dan pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah daerah didesak untuk memberikan ruang kontribusi yang lebih luas serta perhatian yang konkret, bukan sekadar membiarkan komunitas bergerak sendirian tanpa dukungan instansi terkait.
Sebagai langkah konkret atas pengabaian ini, Paguyuban Pencak Silat Kota Sukabumi berencana melayangkan surat resmi untuk meminta klarifikasi dari Pemerintah Kota Sukabumi, khususnya melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispora).
Langkah ini diambil demi transparansi dan evaluasi tata kelola pemerintahan terhadap komunitas lokal. Bahkan, jika tidak didapatkan penjelasan yang rasional dan memadai, pihak paguyuban membuka peluang untuk mengambil langkah hukum berupa somasi sebagai bentuk protes keras agar marwah para pelaku seni budaya di Kota Sukabumi lebih dihargai ke depannya.
Iing Indra/RP
