Banyakberita.com Sukabumi – Polemik pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya menjadi perhatian publik hingga kini belum mendapat tanggapan resmi dari jajaran Pengurus Harian (PH) DPC, DPW, maupun DPP PPP.
Sejumlah pemberitaan sebelumnya mengangkat berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Muscab, mulai dari dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Organisasi (PO) dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, proses sidang formatur, hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang dinilai tidak sesuai dengan hasil forum Muscab.
Selain itu, sejumlah Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang (PH PAC) juga telah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepengurusan PH DPC. Dalam pernyataannya, mereka menilai terdapat berbagai persoalan organisasi yang perlu mendapat perhatian serius demi menjaga marwah partai serta menegakkan aturan organisasi.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah tidak diterimanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) PH DPC dalam forum Muscab. Penolakan tersebut didasarkan pada penilaian peserta sidang yang mempertanyakan kondisi pengelolaan keuangan partai selama lima tahun kepengurusan sebelumnya yang disebut mengalami defisit. Kondisi tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka dan akuntabel kepada seluruh kader.
Baca Juga :
https://banyakberita.com/empat-pac-ppp-kota-sukabumi-tolak-lpj-dpc-periode-2021-2026-desak-audit-keuangan/
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat klarifikasi maupun pernyataan resmi dari PH DPC, DPW, maupun DPP PPP terkait berbagai isu yang berkembang. Belum adanya respons dari pihak-pihak terkait memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan kader mengenai tindak lanjut penyelesaian persoalan tersebut.
Sejumlah kader berharap pimpinan partai di semua tingkatan segera memberikan penjelasan resmi serta mengambil langkah sesuai mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi. Mereka menilai penyelesaian secara terbuka, objektif, dan berdasarkan aturan partai merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan kader serta memperkuat soliditas organisasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada PH DPC, DPW, maupun DPP PPP apabila di kemudian hari ingin memberikan penjelasan atau tanggapan atas berbagai persoalan yang telah menjadi perhatian publik tersebut.
Iing Indra/RP
